SERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam mengawal arah kebijakan anggaran agar selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Pembahasan diawali melalui rapat paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur Banten di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Selasa (6/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo, didampingi Wakil Ketua DPRD Barhum HS, Imron Rosadi, dan Eko Susilo. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Banten.
Dalam rapat tersebut, Deden menyampaikan nota pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD 2027. Penyusunan rancangan anggaran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati Gubernur bersama pimpinan DPRD.
Tahapan ini menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mencermati arah kebijakan fiskal yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Banten pada tahun mendatang.
Bagi DPRD, pembahasan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyusunan angka pendapatan dan belanja. Proses tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran untuk memastikan rencana pembangunan disusun berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo mengatakan, rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan Gubernur akan dikaji dan dicermati oleh fraksi-fraksi sebelum pembahasan berlanjut ke tahapan berikutnya.
“Raperda tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan selanjutnya akan dikaji dan dicermati sebagai bahan pembahasan bagi fraksi-fraksi untuk menyusun pandangan umum fraksi yang akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Yudi.
Melalui mekanisme tersebut, setiap fraksi memiliki ruang untuk menelaah substansi rancangan anggaran dan menyampaikan pandangannya secara kelembagaan. Hasil pembahasan selanjutnya menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pendidikan hingga Infrastruktur Masuk Prioritas
Dalam nota pengantar Gubernur, arah pembangunan Banten pada 2027 difokuskan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berintegritas, penguatan integrasi ekonomi domestik dan global, serta percepatan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas, investasi, dan industri.
Prioritas pembangunan juga mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi inklusif melalui sektor kreatif dan unggulan, pemerataan pembangunan infrastruktur, pembangunan berkelanjutan dan berketahanan bencana, serta penguatan reformasi birokrasi yang berintegritas.
Sementara itu, kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan turut menjadi bagian dari fokus kebijakan tersebut.
Arah kebijakan ini menjadi salah satu aspek yang akan dicermati dalam proses pembahasan anggaran. Kesesuaian antara prioritas pembangunan dan alokasi belanja menjadi hal penting agar perencanaan yang disusun dapat diterjemahkan ke dalam program pemerintah daerah.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang beragam, perencanaan anggaran yang terarah juga diperlukan untuk menjaga keterpaduan antara program, target pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah.
DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten selanjutnya akan melanjutkan pembahasan melalui agenda Pandangan Umum Fraksi. Tahapan ini menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda APBD 2027 sebelum berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan dimulainya pembahasan tersebut, proses penyusunan APBD Banten 2027 memasuki tahap pendalaman kebijakan. Pembahasan yang cermat diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terukur, sekaligus memperkuat tata kelola anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.
Bagi masyarakat, substansi APBD menjadi hal penting untuk dicermati karena kebijakan pendapatan dan belanja daerah berkaitan dengan pelaksanaan program pelayanan publik serta pembangunan di berbagai sektor.
Karena itu, proses pembahasan Raperda APBD 2027 menjadi momentum bagi DPRD Banten untuk menjalankan fungsi penganggaran secara optimal, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat Banten. (ADV)
